Ayo Jalan Terus ! - Sejumlah warga di Pondok Cabe Ilir,Tangerang Selatan (Tangsel), Banten,, mengaku masih menebus jutaan rupiah untuk mendapat sertifikat tanah dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal kegiatan ini kerap kali digaungkan oleh Jokowi tak memungut biaya sama sekali.
Hanya saja, menurutnya hal itu bersifat sukarela. Uang itu pun digunakan untuk mengupahi orang-orang yang melaksanakan pengukuran tanah dan lain-lainnya.
"Mungkin ada juga yang segitu, yang niscaya sifatnya sukarela," kata SujadiH.
Saat dimintai keterangan, Munadi, Lurah Pondok Cabe Ilir justru membantah kabar-kabar miring mengenai pungli PTSL. Dia mengaku tidak tahu sama sekali kasus pungli sertifikat tanah ini.
Dia berdalih, segala kebijakan yang dikeluarkan selama kegiatan PTSL di daerahnya dilakukan oleh pejabat lurah sebelumnya. Saat pengurusan PTSL itu beliau mengaku belum menjabat lurah, namun masih diklat.
"Kalau terkait biaya dan sebagainya, pada ketika sertifikat ini dibagikan sama sekali Lurah Munadi kaga menangani. Terhitung Maret hingga Agustus 2018, saya sedang diklat. [Program] itu gres berjalan, saya masuk diklat enam bulan," terang Munadi.
Munadi malah meminta kabar miring ini tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, semenjak kegiatan ini dikeluarkan pengurusan sertifikasi tanah dengan kegiatan PTSL memang ditegaskan tanpa biaya sepeserpun.
Malah menurutnya, warganya sangat menyambut pembagian sertifikat tanah dari pemerintah ini. Selain secara biaya jauh lebih murah, prosesnya juga membutuhkan waktu relatif lebih cepat dibanding metode reguler.
"Jadi bahasa saya, jangan tuh orang dibangun-bangunin. Dalam artian kata dikorek-korek dan sebagainya," pungkas Munadi.
Sebelumnnya, Jokowi sendiri belum usang ini menyebar sertipikat tanah yang katanya gratis kepada warga Tangsel final Januari lalu. Perayaan penyerahan sertipikat tanah dilakukan di halaman Skadron 21/Sena, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pondok Cabe, Tangsel, Banten kala itu.
"Saya kadang kala harus mengecek apakah sertifikat ini diberikan hanya ke bapak ibu di depan tadi atau betul-betul bapak ibu sudah pegang semuanya," kata Jokowi kala itu.
Salah seorang warga di Kelurahan Pondok Cabe Ilir bercerita bahwa label gratis untuk sertifikat tanah tersebut tidak benar. Ia dapat menyampaikan demikian sebab keluarganya diminta membayar Rp2,5 juta untuk mengurus sertifikat tanah dalam kegiatan pujian Jokowi itu.
“Bapak saya ikut kegiatan ini kan sebab katanya gratis, tapi pas tanya ke RT ternyata harus bayar sekitar Rp2,5 juta,” kata warga yang enggan disebut namanya tersebut, dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa 31 Januari 2019
Jumlah itu, kata dia, cukup mahal ketimbang pungutan yang diwajibkan di RT-RT lain yang rata-rata berkisar di angka Rp1,5 juta. Namun dari informasi yang ia ketahui, bahkan ada juga RT yang memungut Rp3,5 juta untuk mengikuti kegiatan ini.
Menanggapi info ini, Letjen Tentara Nasional Indonesia (Purn) Suryo Prabowo berkomentar.
J.S. Prabowo@marierteman: “…tuh kan bohong lagi mengapa sih koq sulit jujur ?https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190205155324-20-366616/cerita-warga-tangsel-tebus-sertifikat-tanah-jokowi-rp25-juta …
Cerita Warga Tangsel Tebus Sertifikat Tanah Jokowi Rp2,5 Juta
Sejumlah warga Tangerang Selatan mengungkapkan kegiatan sertifikat tanah yang diklaim Jokowi gratis tak benar sebab mereka masih dipungut biaya jutaan rupiah.cnnindonesia.com
(*)
Kata Jokowi Sertifikasi Tanah Gratis, Kok Ada Warga Bayar Rp 2,5 Juta?
Program sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertimpa kabar negatif. Sebab, kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang harusnya tanpa pungutan sepeserpun, namun kabarnya masih ada masyarakat yang harus membayar.
Bahkan untuk membiayai kegiatan tersebut masyarakat harus merogoh kocek cukup dalam. Kabarnya, di Kelurahan PondoK Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan ada warga yang menyampaikan harus membayar hingga Rp 2,5 juta untuk mengurus PTSL.
Dikutip dari CNN, Rabu (6/2/2019), salah seorang warga di Kelurahan Pondok Cabe Ilir bercerita bahwa label gratis untuk sertifikat tanah tersebut tidak benar. Ia menyampaikan demikian sebab keluarganya diminta membayar Rp 2,5 juta untuk mengurus sertifikat tanah dalam kegiatan pujian Jokowi itu.
"Bapak saya ikut kegiatan ini kan sebab katanya gratis, tapi pas tanya ke RT ternyata harus bayar sekitar Rp 2,5 juta," kata warga yang enggan disebut namanya, Selasa kemarin.
Parahnya lagi, berdasarkan penuturannya ternyata insiden serupa terjadi bukan hanya di daerahnya saja. Di beberapa wilayah lain pun disebut harus membayar untuk mengikuti PTSL. Bahkan bayarannya lebih besar, rata-rata pembayarannya berkisar di atas Rp 1,5 juta, paling tinggi ada yang menyentuh Rp 3,5 juta.
Meskipun insiden pembayaran ini janggal, namun warga justru tidak mau melaporkan kejanggalan ini ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Kebanyakan dari warga mengakui pungutan liar untuk mengikuti kegiatan PTSL sudah mafhum diketahui banyak orang.
Banyak warga malah enggan untuk melapor ke Saber Pungli. Mereka menganggap jumlah pungli itu masih jauh lebih murah ketimbang mengurus dengan metode reguler.
"Kita malah enggak lezat sebab sudah kenal akrab dengan RT setempat, jadi bayar-bayar aja enggak perlu ngadu lagi, enggak usah usik rezeki orang," kata warga tersebut.
"Lagipula mana ada sih yang gratis? Yang gratis kan cuma kentut," katanya sambil terkekeh.
Sujadih, Ketua RT 05 RW 06 Pondok Cabe Ilir, tak menyangkal ada biaya sekitar ratusan ribu rupiah yang diminta untuk mengurus sertifikat tanah dalam kegiatan PTSL. Ia pun tak menutupi kemungkinan ada RT-RT yang menagih hingga Rp 1,5 juta.
Bahkan untuk membiayai kegiatan tersebut masyarakat harus merogoh kocek cukup dalam. Kabarnya, di Kelurahan PondoK Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan ada warga yang menyampaikan harus membayar hingga Rp 2,5 juta untuk mengurus PTSL.
Dikutip dari CNN, Rabu (6/2/2019), salah seorang warga di Kelurahan Pondok Cabe Ilir bercerita bahwa label gratis untuk sertifikat tanah tersebut tidak benar. Ia menyampaikan demikian sebab keluarganya diminta membayar Rp 2,5 juta untuk mengurus sertifikat tanah dalam kegiatan pujian Jokowi itu.
Parahnya lagi, berdasarkan penuturannya ternyata insiden serupa terjadi bukan hanya di daerahnya saja. Di beberapa wilayah lain pun disebut harus membayar untuk mengikuti PTSL. Bahkan bayarannya lebih besar, rata-rata pembayarannya berkisar di atas Rp 1,5 juta, paling tinggi ada yang menyentuh Rp 3,5 juta.
Meskipun insiden pembayaran ini janggal, namun warga justru tidak mau melaporkan kejanggalan ini ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Kebanyakan dari warga mengakui pungutan liar untuk mengikuti kegiatan PTSL sudah mafhum diketahui banyak orang.
Banyak warga malah enggan untuk melapor ke Saber Pungli. Mereka menganggap jumlah pungli itu masih jauh lebih murah ketimbang mengurus dengan metode reguler.
"Kita malah enggak lezat sebab sudah kenal akrab dengan RT setempat, jadi bayar-bayar aja enggak perlu ngadu lagi, enggak usah usik rezeki orang," kata warga tersebut.
"Lagipula mana ada sih yang gratis? Yang gratis kan cuma kentut," katanya sambil terkekeh.
Sujadih, Ketua RT 05 RW 06 Pondok Cabe Ilir, tak menyangkal ada biaya sekitar ratusan ribu rupiah yang diminta untuk mengurus sertifikat tanah dalam kegiatan PTSL. Ia pun tak menutupi kemungkinan ada RT-RT yang menagih hingga Rp 1,5 juta.
Hanya saja, menurutnya hal itu bersifat sukarela. Uang itu pun digunakan untuk mengupahi orang-orang yang melaksanakan pengukuran tanah dan lain-lainnya.
"Mungkin ada juga yang segitu, yang niscaya sifatnya sukarela," kata SujadiH.
Saat dimintai keterangan, Munadi, Lurah Pondok Cabe Ilir justru membantah kabar-kabar miring mengenai pungli PTSL. Dia mengaku tidak tahu sama sekali kasus pungli sertifikat tanah ini.
Dia berdalih, segala kebijakan yang dikeluarkan selama kegiatan PTSL di daerahnya dilakukan oleh pejabat lurah sebelumnya. Saat pengurusan PTSL itu beliau mengaku belum menjabat lurah, namun masih diklat.
"Kalau terkait biaya dan sebagainya, pada ketika sertifikat ini dibagikan sama sekali Lurah Munadi kaga menangani. Terhitung Maret hingga Agustus 2018, saya sedang diklat. [Program] itu gres berjalan, saya masuk diklat enam bulan," terang Munadi.
Munadi malah meminta kabar miring ini tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, semenjak kegiatan ini dikeluarkan pengurusan sertifikasi tanah dengan kegiatan PTSL memang ditegaskan tanpa biaya sepeserpun.
Malah menurutnya, warganya sangat menyambut pembagian sertifikat tanah dari pemerintah ini. Selain secara biaya jauh lebih murah, prosesnya juga membutuhkan waktu relatif lebih cepat dibanding metode reguler.
"Jadi bahasa saya, jangan tuh orang dibangun-bangunin. Dalam artian kata dikorek-korek dan sebagainya," pungkas Munadi.
Sebelumnnya, Jokowi sendiri belum usang ini menyebar sertipikat tanah yang katanya gratis kepada warga Tangsel final Januari lalu. Perayaan penyerahan sertipikat tanah dilakukan di halaman Skadron 21/Sena, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pondok Cabe, Tangsel, Banten kala itu.
"Saya kadang kala harus mengecek apakah sertifikat ini diberikan hanya ke bapak ibu di depan tadi atau betul-betul bapak ibu sudah pegang semuanya," kata Jokowi kala itu.
Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya @Tahukah.Anda.News
0 komentar:
Posting Komentar